KONSEP PENDIDIKAN MANSOUR FAKIH

KONSEP PENDIDIKAN MANSOUR FAKIH

A. Pendidikan dan Pemberdayaan

Pendidikan menurut Mansour adalah proses "pemberdayaan" yaitu

mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi sumber daya

rakyat agar mampu membela dirinya sendiri. Sedangkan tujuan pendidikan

menumbuhkan kesadaran kritis, pembebasan pemberdayaan masyarakat

hanya bisa dilakukan dalam arti yang sesungguhnya, yakni oleh

masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat benar-benar telah menyadari

realitas dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, dan kemampuan masyarakat

memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya itu hanya kan tumbuh

apabila mereka memiliki kesadaran kritis. Dengan demikian, pada

ujungnya tujuan pendidikan rakyat untuk penyadaran ialah terciptanya

masyarakat yang bebas dari segala bentuk penindasan."

Mansour adalah seorang aktivis LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat), yang umumnya bergerak pada lapisan masyarakat bawah

(grass rool-level) dan masyarakat yang tertindas, serta tidak terjadi

ketidakadilan.Dalam melakukan pendidikan yang penuh pemberdayaan.

Dalam melakukan pemberdayaan manusia dalam konteks pembelaan

terhadap kaum kelas bawah serta masyarakat yang tertindas. Mansour

menghubungkan antara gender dengan pemberdayaan manusia dengan

tema meletakkan hak azasi manusia dalam perspektif gender.

Mengenai Hak Asasi Manusia didalam perspektif gender dan terutama

gender itu sendiri. Pemikiran mengenai gender dan hubungannya denge

kemiskinan

Mansour juga

sangat diperdalam. Disamping itu

mengembangkan metode-metode pendidikan dalam arti luas dalam

mengali lebih dalam tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif gende

Mengapa gender menjadi isu pembangunan Mansour menjelaskan karena

gender memiskinkan perempuan.

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas

masalah kaum perempuan, menurut Mansour Fakih, adalah membedakan

antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Karena dewasa ini

telah terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna di dalam masyarakat

tentang apa yang disebut seks jenis kelamin) dan gender. Karena

sesungguhnya gender yang pada dasarnya kostruksi sosial justru

dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan

Tuhan. Memahami perbedaan antara kedua konsep tersebut, menurut

Mansour Fakih, sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk

memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum

perempuan, karena dewasa ini persoalan perempuan muncul disebabkan

oleh struktur yang tidak adil yang ditimbulkan oleh "peran gender" dan

"perbedaan gender" tersebut.

Berbagai manifestasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya

asumsi gender tersebut, menurut Mansour Fakih; Pertama, terjadi

marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Kedua,

terjadinya subordinasi pada salah satu jenis seks, yang umumnya pada

perempuan. Ketiga, pelabelan negative (stereotype) terhadap jenis kelamin

tertentu, terutama terhadap kaum perempuan, dan akibat dari stereotype itu

lainnya.

Keempat,terjadinya kekerasan (violence) terhadap jenis kelamin tertentu

yang umumnya perempuan karena perbedaan gender. Kelima gender dan

beban kerja, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah

tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestic lebih

banyak dan lebih lama."

Perbedaan gender sebagai konstruksi sosial, dengan demikian dihayati

sebagai sesuatu yang inheren dalam perbedaan seks secara biologis. Untuk

mengakhiri sistem yang tidak adil tersebut, menurut Mansour Fakih, ada

beberapa agenda yang perlu dilaksanakan. Pertama, melawan hegemoni

yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi

ideologi, yakni dengan cara mempertanyakan kembali sesuatu yang

menyangkut nasib perempuan. Di samping itu juga melakukan pendidikan

yang sifatnya kritis atau kegiatan apa pun yang bisa membantu perempuan

memahami pengalamannya dan menolak ideologi dan noma yang

dipaksakan kepada mereka. Tujuan upaya tersebut adalah membangkitkan

kesadaran kritis gender, yakni kesadaran akan ideologi hegemoni dominan

dan kaitannya dengan penindasan gender. Kedua, melawan paradigma

developmentalis yang berasumsi bahwaketerbelakangan kaum perempuan

disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Misalnya, perlu melibatkan kaum perempuan

pengembangan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang memungkinkan

kaum perempuan terlibat dan menjalankan kekuasaan di sektor publik.

Akhirnya, melalui dua agenda ini, dalam pandandangan Mansour Fakih,

diharapkan akan membawa dampak semakin berkurangnya ketidakadilan

gender.

dalam program Mansour Fakih melihat dalam analisa bahwasanya ketidakadilan

gender berakar dari kerancuan konseptual antara gender dan jenis kelamin.

Masalah gender dan ketidakadilan gender untuk sebagaian besar berkaitan

dengan struktur budaya.

Oleh karena itu, untuk mengatasinya bukan terutama dengan

melakukan counter ideologi, melainkan pencerahan budaya. Itu berarti

pendidikan kritis dalam rangkanpenyadaran gender harus diorientasikan

kepada upaya pencerahan budaya.

Mansour melihat gender sebagai salah satu yang sangat struktural

walaupun sifat atau arena main atau asasnya adalah sosial budaya. Dalam

hal ini menyangkut perkembangan isu gender dari proses peningkatan

kesadaran, lantas bagaimana suatu organisasi itu lebih reponsif terhadap

isu gender dan terakhir adalah proses yang dinamakan mainstreaming

gender. Hal ini dianut oleh pemerintah dalam proses kebijakan-kebijakan

pembangunannya, sehingga saat ini kita lihat PKK juga memasukan

gender mainstreaming sebagai suatu proses akan memastikan perubahan

hubungang gender di dalam masyarakat. Tugas ini semakin berat, karena

kesadaran gender belum merata, untuk itu perlu dilakukan oleh LSM

dengan program pembangunan-pembangunan yang responsive atau

tanggap terhadap isu gender atau menjawab kebutuhan-kebutuhan gender

atau memecahkan masalah gender.

Mansour percaya bahwa jika tidak menjadi nilai inti dalam kebijakan-

kebijakan pembangunan, atau tidak ada proses mainstreaming gender di

dalam program-program pemerintah, mustahil kemiskinan akan teratasi

atau menjawab. Pada intinya, kalau gender tidak dimasukkan dalam

program-program pemerintan atau tidak ada gender mainstreaming dalam

program-program pemerintah untuk meyakinkan bahwa ada perubahan

gender dalam hubungannya dengan kemiskinan, maka janganlah berbicara

tentang kemiskinan.